SIDAK KASUS, MUSI RAWAS - Mengutip rekomendasi LHP BPK tahun 2022/2023 yang memuat diduga kurangnya pengawasan, pengendalian, dan kurangnya cermat KPA, PPTK, dan Oknum Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas dalam melaksanakan pekerjaan sehingga keuangan negara/daerah mengalami kerugian mencapai milyaran rupiah pada tiap tahunnya.
Tahun 2023 LHP BPK Nomor : 47.A/LHP/XVIII.PLG/05/2024 memuat kerugian keuangan negara di antaranya:
- Kelebihan Pembayaran jenis kegiatan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp. 1.337.171.408,60
- Ketidaksesuaian Spesifikasi Kualitas Pekerjaan atas 18 Paket Pekerjaan Belanja Modal terdiri dari: Kelebihan Pembayaran Akibat Kurang Kualitas atas 14 Paket Pekerjaan Beton Sebesar Rp.7.296.560.522,28 dan Kelebihan Pembayaran Akibat Kurang Kepadatan atas Empat Paket Pekerjaan Aspal Sebesar Rp.1.307.610.125,82
Tahun 2022 LHP BPK Nomor : 36.A/LHP/XVIII.PLG/05/2023 memuat kerugian keuangan negara di antaranya:
- Pelaksanaan pekerjaannya tidak sesuai KAK sebesar Rp.227.115.000,00,
- Kelebihan Pembayaran atas 22 Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan Sebesar Rp.951.188.033,03
- Kesalahan Penganggaran Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa dengan nilai Rp.2.249.975.000
Dokumentasi Penyampaian pemberitahuan di Polres Mura
Berdasarkan hasil konfirmasi pada Saiful Bustam Effendi selaku Koordinator logistik Aliansi LSM menjelaskan,
"Memang benar kami akan mengadakan aksi damai di dua tempat yaitu di PUBM dan di Depan Kantor Bupati Mura, surat pemberitahuan telah di sampaikan pada Polres, adapun tema aksi yang akan di sampaikan Copot Oknum Kepala Dinas PUBM Mura di pandang tidak memiliki integritas dan nilai etika yang menyebabkan kerugian keuangan negara berulang"
Lanjutnya, "demi mewujudnya sistem demokrasi pancasila dengan tujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel dan penyimpangan yang sama tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang" tutupnya TIM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar